Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Blog Article

Selain itu terbuka juga potensi bagi kontrak berjangkakedu lada, coklat, dan rupiah / greenback sebaiknya dikaji lebih dalam karena kekutan indonesia tidak cukup signifikan untuk membentuk harga yang wajar. Kemungkinan untuk mengeluarkan kontrak opsi berjangka untuk kopi robusta dan olein merupakan hal yang wajar setelah adanya kontrak berjangka kedua komoditi tersebut. Prospek perdagangan berjangka di indonesia cukup menjanjikan karena selain produsen beberapa komoditi pertanian, pertambangan, indonesia juga membutuhkan komoditi energi dan finansial dari luar negeri. Hingga saat ini di perkirakan terdapat 2500 orang yang telah bertransaksi dalam perdagangan berjangka dan beberapa yang bekerja sebagai tenaga analis, advertising and marketing pada berbagai perusahaan perdagangan berjangka. Berdasarkan facts tersebut sebetulnya sudah cukup tersedia tenga kerja dan

Situs Net PBK ilegal yang telah dibloikir dapat normalisasi apabila entitas pemilik situs tersebut beritikad baik untuk mengurus perizinan ke Bappebti.

  Jika  ditemukan  adanya kegiatan  di  bidang  PBK  tanpa  memiliki  izin,  maka  Bappebti  akan  melakukan  langkahhukum sesuai peraturan yang berlaku”, lanjut Aldison tegas.

Untuk melindungai masyarakat dari perbuatan yang merugikan, Wakil Pialang Berjangka harus memenuhi syarat-syarat antara lain, harus memiliki keahlian di Bidang Perdagangan Berjangka dan kepribadian yang baik seperti tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau tundakan prison. Oleh karena itu, hanya boleh melakukan kegiatannya setelah memperoleh izin dari Bappepti.

“Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Perusahaan yang telah diblokir atau ditutup tersebut tentu tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, bila melanggar dan tetap melakukan kegiatan usaha, maka BAPPEBTI akan melakukan tindakan tegas dengan melibatkan kepolisian Indonesia.

Plt. Kepala Bappebti Kasan mengatakan pemblokiran bertujuan melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.

berarti. Dengan menganalisa pasar dengan cermat, spekulator menginvestasikan modalnya mendapatkan informasi lebih lanjut atas risiko yang ada untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga.five Kontrak berjangka komoditi adalah suatu komitmen tetap untuk menyerahkan atau menerima sejumlah komoditi tertentu dengan kualitas yang telah ditetapkan sepanjang masa sebelum jatuh tempo dan dengan harga dibentuk melalui lelang terbuka terus menerus di bursa berjangka.6 Dalam bertransaksi pada perusahaan pialang berjangka seluruh kegiatan dan sebagian dari fungsi perusahaan tersebut dilakukan oleh seorang wakil pialang. Wakil pialang merupakan orang perorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Pialang Berjangka, melaksanakan sebagian fungsi pialang berjangka. Untuk itu dalam melakukan transaksi kontrak berjangka pada perusahaan pialang berjangka diperlukan peran serta wakil pialang berjangka tersebut.

setelah panenan). Namun demikian apabila penyerahan atas komoditi yang suplainya tidak mencukupi ataupun belum ada saat ini, misalnya

“Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Ia melanjutkan, Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman, serta terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal.

Nilai penyelesaian aset acuan pada saat tangggal penyerahan akan sama dengan nilai spot aset acuan itu pada saat itu. 2. Kontrak berjangka senantiasa diperdagangkan pada serah diperdagangkan diluar bursa ( atau dikenal dengan istilah

Dari ribuan Web-site perdagangan komoditas ilegal yang diblokir Bappebti, terdapat 92 domain opsi biner yang diblokir.

Tindakan ini dilakukan untuk memastikan agar entitas ilegal patuh pada peraturan yang berlaku dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.